Dinas PU Kabupaten Trenggalek melakukan penertiban

RENGGALEK, RF

Selasa (26/11), Satpol PPbersama Dinas PU Kabupaten Trenggalek melakukan

penertiban bangunan permanen yang didirikan diatas saluran air. Dengan dikawal oleh beberapa aparat dari Kepolisian dan Koramil,sejumlah anggota Satpol PP

Kantor Media Massa Tak Luput Dari Penertiban menertibkan pagar dan

tembok kantor media massa“LIFESTYLE Media Group”yang berlokasi di Jalan raya Kampak – Gandusari.Penertiban terebut sesuaidengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Satpol PP nomor: 870/360/406.045/ 2013, yang ditandatangani

oeh Kepala Satpol PP Trenggalek,Drs. Widarsono.Wasito, SE., selaku koordinato pembongkaran beralasan bahwa bangunan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek tanggal 20 Juni 2013 tentang izin mendirikan bangunan. Kegiatan yang juga disaksikan langsung oleh Pejabat Kecamatan

tersebut berjalan lancar.Dalam hal ini H. Musyaroh Ustman, selaku pemilik kantor media tersebut mendukung  program pemerintah dalam melakukan penertiban.“Jika pembongkaran dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah,saya mempersilahkan

bangunan yang berada di atas tanah pemerintah didepan kantor saya untuk dibongkar” ujar H. Musyaroh ketika bertemu dengan perwakilan Bina Marga dan Satpol PP di kantor LIFESTYLE Media Group pada Kamis 21 November Lalu.“Akan tetapi semua bangunan

yang melanggar juga harus ditertibkan supaya tidak ada kesan tebang pilih”imbuhnya.

Pembongkaran dilakukan terkait dengan program pemerintah untuk menertibkan

bangunan di sepanjang saluran air yang ada di Kecamatan Gandusari. Jauh hari

sebelumnya dari pihak Bina Marga dan Pengairan telah melakukan sosialisai terhadap

masyarakat terkait penertiban bangunan yang dianggap tidak sesuai. Surat peringatan pun

sudah beberapa kali dilayangkan, namun tidak ada inisiatif dari pemilik bangunan untuk

membongkar sendiri. Sedangkan menurut juru bicara LIFESTYLE MediaGroup, Budi Ardi Widodo,yang menjadi permasalahan adalah tentang pembongakaran bangunan yang telah

memiliki IMB. “Pada surat peringatan pertama disebutkan masalah saluran air yang

tidak sesuai dengan peraturan, dan kami menunjukkan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh pemerintah. Kalau memang tidak sesuai kenapa izin diterbitkan?

Namun pada surat peringatan berikutnya justru yang dipermasalahkan adalah pendirian bangunan pagar

diatas saluran air” jelasnya.

“Dalam hal ini kami

menerima pembongkaran

yang dilakukan jika memang

dinilai tidak sesuai dengan

peraturan. Akan tetapi kedepannya

kami berharap ketegasan

dari Pemerintah, baik

pihak Bina Marga, Pekerjaan

Umum maupun Satpol PP

sebagai penegak Perda,

untuk menertibkan bangunan-

bangunan yang berdiri

diatas saluran air. Kami dari

pihak media akan siap mengawal

segala proses yang

berjalan nantinya” tutur

Tunggul Eko, Kepala Biro

LIFESTYLE Media GrouP