Penerimaan
siswa baru ( PPDB) telah usai dan para siswa pun telah masuk sekolah.Akan
tetapi,berbagai kebijakan yang dianggap memberatkan wali murid ini pun belum
juga terlupakan. Bahkan, tidak henti-hentinya persoalan ini menjadi bahan
pembicaraan sejumlah masyarakat. Pembicaraan tersebutada yang ditutup tutupi
hingga blak-blakan membahas soal mahalnya pendidikan di Kota Marmer ini.
TULUNGAGUNG (RF) - Sehingga,janji pemerintah yang akan memberikan
kemudahan serta murahnya di dunia pendidikan hanya ‘isapan
jempol’.Bahkan,kemudahan dan murahnya dunia pendidikan yang telah
digembar-gemborkan melalui media cetak maupun media elektronik hanya omong
kosong belaka.Kenyataannya,dari tahun ke tahun PPDB yang dilakukan oleh pihak
sekolah yakni mulai dari SD,SMP hingga SMA ‘jadi’ ajang bisnis para oknum
sekolah. Sehingga dengan mahalnya pendidikan di Tulungagung inimembuat sejumlah
wali murid terus menjerit
.
Menjeritnya
para wali murid siswa baru ini lantaran nominal yang dipatok oleh pihak sekolah
dianggap mencekiknya.Misalnya,untuk bisa masuk sekolah ternama pihak sekolah
telah memathok pagu mulai Rp6 juta hingga Rp15 juta.Mereka, pada umumnya,para
siswa yang danem-nya hanyai 34 hingga 36. Ironisnya,kebijakan tersebut
disinyalir telah diamini oleh pihak Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk
menjadikan ‘sapi perah’para wali murid.Dengan jurus program jalur
prestasi,jalurbina lingkungan serta jalur mandiri menjadi andalan pihak
sekolah. Sehingga,kebijakan ‘bejat’ini tak henti-hentinya menjadi bahan
pembicaraan masyarakat ,karena kebijakan itu dianggapnya hanya
‘akal-akalan’saja.
‘’Sebenarnya
praktek seperti ini sudah berjalan lama mas.Namun pada kenyataannya
budaya-budaya seperti initetap aman-aman saja.Jadi,sudah semestinya
praktek-praktek kotor seperti itu dihentikan.Dan,sebenarnya,semua pada dasarnya
kembali pada pemimpin kita (bupati—red).Kalau adakeseriusan,saya yakin pasti
bisa,’’ papar nara sumber Radar Fakta yang namanya minta
disembunyikan,pekan lalu.
Ironis
memang,lanjutnya,praktek-praktek tersebut yakni dari tahun ke tahun semakin
tumbuh subur dan Bupati Tulungagung—Ir Heru Tjahjono MM terkesan‘tutup mata’
alias dibiarkan saja. ‘’Namun pada keyataannya praktek kotor di sekolahan ini
dari tahun ke tahun tetap aman dan lancar-lancar saja.Ada apa dengan semua ini
?Jadi,persoalan ini tidak bisa dibiarkan terus. Dan,siapa bupati yang terpilih
periode 2013-2018 nanti harus berani bertindak tegas serta memberi
pendidikanyangmurah,’’celetusnya.
Bupati Tulungagung—Ir Heru Tjahjono MM yang
dikonfirmasi melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas Drs Suyantotidak tahu bila
saat PPDB bulan lalu pihak di sekolah telah menerapkan berbagai program untuk
mencari murid baru.Menurutnya,kalau ternyata murid yang dikenai dana yang
mencapai puluhan juta itu mungkin sudah ada kesepakatan antara guru dan wali
murid.‘’Lha,seumpama itu sudah ada kesepakatan antara wali murid dan guru untuk
beli kursi bagaimana?Tapi kita akan coba cek dulu
kebenarannya.Dan,apalagi,Kepala Dinas Pendidikannya sendiri juga ada rencana
ikut pilkada,jadi kita sendiri juga bingung,’’ dalih Kabag Humas yang baru
dilantik bulan lalu itu.
’Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’
Sementara
itu,semenjak era kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
berbagai kebijakan pun telah dituangkan,diantaranya menaikkan gaji gurumelalui
berbagai hal,salah satu program sertifikasitunjangan funsional dan lain-lain
itu adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap pahlawan tanpa tanda jasa
tersebut(guru) Diharapkan,kenaikan gaji guru yang cukup lumayan besar itu mampu
mengurangi angka praktek-praktek kotor yang sudah mendarah daging di negeri
ini.Dengan dinaikkannya gaji guru ini diharapkan mampu mengangkat derajat dan
pamor mereka yang biasa disebut ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ ini.
Namun,ironisnya,dengan gaji yang cukup lumayan besar itu dan kehidupan guru pun
mulai berubahtak membuat para oknum guru ini pun berhenti melakukan
‘kebijakan-kebijakan kotor.
Dari
hasil investigasi Radar Fakta,sejumlah sekolah pun berlomba-lomba melakukan
kebijakan yang cukup mengejutkan,yaknimereka yang danemnya kurang ini.
DisinyalirTak tanggung-tanggung,biaya dengan dalih uang gedung itu berkisar
Rp10 juta hingga Rp20 juta punbisa masuk di sekolah ternama asalkan mereka
mampu ‘membayar uang’ yang telah ‘dipatok’ pihak sekolah per siswa. Seperti
halnya beberapa siswa yang telah masuk sekolah ternama,yakni di ‘SMAN 1
Kedungwaru ’ tersebut.
‘’Ya
bagaimana lagi mas,anak saya sendiri juga tidak mau sekolah bila tidak disitu
(‘SMAN 1,red). Sebenarnya kalau dipikir-pikiruang gedung itucukup lumayan
besar.Tapi ya bagaimana lagi,wong aturan dari sekolah sudah semacam itu,’’ujar
seorang wali murid SMAN 1 Kedungwaru ini dengan nada pasrah. (red-bersambung)
No comments:
Post a Comment